Ilustrasi Kantor DPRD Makassar (Dok: KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menekankan urgensi pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar utama seluruh aktivitas pembangunan dan program Pemerintah Kota Makassar.
Ia menyebut, tanpa RPJMD, berbagai program unggulan yang dirancang Wali Kota tidak dapat dijalankan secara maksimal karena tidak memiliki payung hukum yang jelas.
“Paling utama itu adalah RPJMD. Ini kitabnya pemerintah kota. Kalau belum disahkan, maka semua program belum bisa jalan maksimal,” kata Supratman saat dimintai keterangan, Senin (30/6). Ia menyebutkan, tenggat waktu pengesahan RPJMD adalah enam bulan sejak pelantikan wali kota. “Kemungkinan besar bulan ini atau paling lambat bulan depan, RPJMD harus diketuk palu di DPRD,” tegasnya, Senin (30/06).
Menurutnya, RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi menjadi dasar hukum seluruh arah pembangunan kota dalam lima tahun ke depan.
Tanpa RPJMD, lanjut Supratman, kebijakan anggaran pun terbatas. Meski begitu, sejumlah program mendesak tetap harus dijalankan secara parsial sembari menunggu dokumen resmi disahkan.
Salah satu program prioritas yang disebut Supratman adalah pemberian seragam sekolah gratis. Program ini menjadi simbol kehadiran pemerintah dalam membantu kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan.
“Seragam sekolah gratis itu prioritas. Walau belum ketuk palu, kita bisa jalankan secara parsial. Itu tidak masalah, selama itu program inti pemerintah kota,” ujarnya.
Selain pendidikan, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian besar. Supratman menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara maksimal agar Kota Makassar tetap bersih dan berdaya saing, terutama dalam mengejar penghargaan-penghargaan seperti Adipura.
“Kalau pengelolaan sampah kita lemah, jangan berharap kita bisa raih penghargaan. Kebersihan itu cerminan keseriusan pemerintah,” kata politisi senior tersebut.
Supratman juga menyebut infrastruktur sebagai sektor yang tidak boleh mandek. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek fisik pemerintah harus tetap berjalan seiring proses pengesahan dokumen perencanaan.
“Infrastruktur itu harus jalan. Ini menyangkut layanan publik, aksesibilitas, dan kualitas hidup warga,” ucapnya.
Tak kalah penting adalah sektor kesehatan dan pendidikan. Menurut Supratman, dua sektor ini harus diakselerasi sejak awal masa jabatan Wali Kota agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Tahun pertama ini adalah fondasi. Kita tidak boleh lamban di sektor kesehatan dan pendidikan,” tambahnya.
Supratman berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin kuat agar seluruh rencana besar pemerintah bisa terwujud dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ia pun menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh tahapan pengesahan RPJMD serta memastikan program prioritas tetap bisa dilaksanakan meski dengan pendekatan parsial sementara waktu.
Dengan fokus pada seragam sekolah gratis, pengelolaan sampah, dan pembangunan infrastruktur, DPRD ingin memastikan bahwa arah pembangunan kota benar-benar menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
“Kami akan terus dorong ini agar tidak hanya jadi janji politik, tapi menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.
