KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar secara resmi menetapkan status tanggap darurat akibat bencana banjir yang melanda wilayah Makassar. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota, yang menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah masuk dalam fase darurat, bukan sekadar siaga.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menegaskan bahwa penetapan status ini bukan hanya berlaku bagi internal pemerintah kota, tetapi juga melibatkan berbagai elemen lain seperti TNI, Polri, dan unsur masyarakat.
“Dalam kondisi tanggap darurat, semua sumber daya manusia bisa digerakkan. Ada juga akses anggaran seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bisa dikeluarkan untuk mendukung penanggulangan bencana. Selain itu, ada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menghambat proses penanggulangan,” ujar Hendra.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, banjir kali ini memiliki pola yang berbeda. Jika tahun lalu hujan deras dengan durasi panjang menjadi pemicu utama, kini ada faktor tambahan yang memperparah situasi.
“Intensitas hujan memang lebat, tapi ada jeda di antaranya. Seharusnya tidak menimbulkan banjir sebesar ini. Namun, curah hujan tinggi di daerah hulu, terutama di sekitar Bendungan Bili-bili, membuat kapasitas tampungan air maksimal, sehingga harus dilepaskan secara bertahap. Ini yang berkontribusi pada banjir di Makassar,” jelas Hendra.
BPBD Makassar menegaskan bahwa situasi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih siap dalam menghadapi potensi banjir di masa mendatang.
“Ini bukan soal menyalahkan siapa pun, tetapi bagaimana kita belajar dari pengalaman. Sama seperti yang terjadi di Katulampa, Bogor, ketika bendungan penuh, air yang dilepas bisa berdampak hingga ke hilir. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tutupnya.
Dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan, seluruh pihak diimbau untuk terus bersiaga dan bekerja sama dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Makassar.
Sebelumnya diberitakan, Makassar resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir mulai 10 hingga 17 Februari 2025.
Keputusan ini dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar berdasarkan pemantauan intensitas hujan yang tinggi serta laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah Sulawesi-Maluku yang memperkirakan curah hujan masih akan tinggi dalam beberapa hari ke depan.
“Penetapan status tanggap darurat ini bertujuan untuk mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada guna meminimalisir dampak banjir. Kami akan bergerak cepat dan terpadu sesuai standar penanganan darurat bencana,” tulis Surat keputusan yang tertuang dalam Nomor: 769/188.4.45/Tahun 2025.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dan peringatan dini cuaca dari BMKG.
Sejumlah wilayah di Makassar telah terdampak banjir akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir, mengganggu aktivitas masyarakat dan akses transportasi.
Sebagai langkah penanganan, anggaran untuk tanggap darurat ini akan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kota Makassar Tahun 2025.
Pemerintah Kota Makassar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD, serta segera melapor jika mengalami keadaan darurat akibat banjir.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto memerintahkan kepada seluruh stakeholder untuk segera bergerak melakukan langkah-langkah penanganan.
Pemerintah pusat juga telah mengonfirmasi akan mengirimkan bantuan bagi para korban banjir, yang dijadwalkan tiba di Makassar pada besok hari.
“Karena sudah berstatus tanggap darurat, pusat juga akan menurunkan bantuan untuk korban banjir. Saat ini, proses pengiriman masih berlangsung,” ujar Danny Pomanto, sapaannya, Rabu (12/02).
Dengan status tanggap darurat ini, Pemkot Makassar juga telah mengaktifkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan penanganan bencana.
“Besaran dana yang digunakan tergantung pada kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Menurut data terbaru, jumlah pengungsi akibat banjir telah mencapai lebih dari 3.000 orang, menjadikannya lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, Wali Kota mengimbau warga yang masih bertahan di rumah masing-masing untuk segera mengungsi ke lokasi yang telah disiapkan.
“Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika warga tetap bertahan. Selain itu, mereka yang tidak mengungsi juga sulit terdata, sehingga menyulitkan distribusi bantuan logistik,” tegasnya.
