Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menegaskan perlu adanya reformasi ulang penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Hal itu terkhususnya terkait dengan BPJS, salah satunya untuk memperjelas dan memberikan keadilan yang berimbang dalam pelaksanaannya.
“Kedepan kami akan melaksanakan program rumah sakit hanya satu yang dibiayai oleh Pemprov, kecuali RS Regional, karena akan kita bangun beberapa titik, nanti Pemprov yang di Kota Makassar cuma satu yang dibiayai,” ujarnya, pada Senin (21/02).
“Kenapa? Supaya distribusi nakesnya nanti tidak pusing, tenaga dokter spesialis. Ketika dicari rumah sakitnya selalu muncul, persoalan sekarang kita, saya hentikan BPJS sampai terjadinya MoU yang baru,” sambungnya.
Lebih jauh ia menjelaskan jika telah meminta pemaparan kembali tentang BPJS dan kemudian diketahui bahwa 85 persen pasien masuk ke RS Kabupaten, namun provinsi hanya mendapat sekitar empat persen rujukan.
“Kita tidak mau membunuh RS swasta, tidak, tapi perlu ada keadilan yang berimbang. Empat persen ini jauh sekali,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, kata Andi Sudirman, harus ada pergub baru nantinya, yang memberikan perimbangan. Terlebih, ia mengungkapkan pihaknya telah melakukan subsidi dua kali, yaitu subsidi premi sekitar 300 miliar dan subsidi 300 miliar di rumah sakit.
“Jadi ini yang mau kami perbaiki kedepan. Kita akan melakukan intensifikasi pendapatan. Kita sudah melihat ada sekitar 1,7 triliun peningkatan pendapatan,” ucapnya.
“Kita menganggarkan, untuk totalitas pengejaran pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan 3 tahun terakhir, targetnya 1,3 triliun dalam waktu 2 tahun. Kita intensifikasi tahun ini sekitar 600 miliar, kita sudah anggarkan 21 miliar,” bebernya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, mengkritik Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang tak hadir dalam pembahasan laporan hasil reses di Gedung DPRD Sulsel.
Hal itu dilayangkan Yeni dalam rapat Paripuran DPRD yang digelar pada Senin (14/04) kemarin. Dalam forum resmi tersebut, DPRD dan Pemerintah Sulsel membahas laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025.
Dalam rapat itu, Yeni mengkritik ketidakhadiran Gubernur maupun Sekretaris Daerah, namun hanya Asisten I yang hadir mewakili Pemprov Sulsel, sebuah situasi yang dinilai Yeni sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menghargai aspirasi rakyat yang diserap melalui kegiatan reses para legislator.
Tak hanya soal kehadiran, Yeni juga melayangkan kritikan kerasnya terkait kebijakan Pemprov yang mengeluarkan surat edaran penghentian sementara pembayaran iuran BPJS ke daerah.
Menurutnya, kebijakan itu sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada layanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan utama. Ini tahun 2024, kalian justru tak mau bayarkan BPJS. Sibuk utak-atik APBD, tapi rakyat ditelantarkan. Bantuan keuangan tidak selesai, utang pun tidak dibayar,” ujarnya.
Yeni mendesak agar surat edaran tersebut segera dicabut dan meminta Pemprov meniru langkah Pemkot Makassar yang tetap menjaga pelayanan kesehatan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
“Jadi tak ada alasan bagi Pemprov Sulsel untuk memberhentikan layanan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yeni menyampaikan kekecewaannya terhadap absennya kepala daerah dalam rapat paripurna. Ia bahkan mempertanyakan urgensi menggelar paripurna jika Gubernur tak menunjukkan komitmen hadir.
“Kalau Gubernur tak hadir, lebih baik tak usah paripurna. Kita ini membangun Sulsel secara kolektif kolegial, bukan sepihak,” tegasnya.
