PHPU Bupati Jeneponto, KPU Tak Laksanakan Rekomendasi PSU

KabarMakassar.com — Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, Muhammad Sarif – Moch Noer Alim Qalby mendalilkan selisih perolehan suaranya dengan Paslon Nomor Urut 2, Paris Yasir dan Islam Iskandar.

Dalil ini disodorkan paslon Nomor Urut 3, lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto selaku termohon menolak rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan.

Perkara itu pun dikemukakan Kuasa Hukum, Eko Saputra didepan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK, Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Ruang Sidang Gedung II MK, Jakarta (14/1).

Menurut kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 232/ PHPU.BUP-XXIII/ 2025 ini, rekomendasi penolakan tersebut telah merugikan perolehan suaranya.

“Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu/Panwas Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan pelanggaran Termohon lainnya terkait dengan adanya laporan pelanggaran pemungutan suara yang seharusnya berakibat pemungutan suara ulang,” ujar Eko dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto di Gedung Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Jeneponto dalam melaksanakan pemungutan suara di 15 TPS lainnya. Misalnya, ada seorang pemilih yang memilih dua kali pada TPS yang berbeda.

Menurut Pemohon, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang juga di 15 TPS tersebut karena terjadi pelanggaran yang mengakibatkan coblos ulang.

Lebih jauh, Pemohon menjelaskan, perolehan suara Pemohon (Paslon 3) dan Pihak Terkait (Paslon 2) di 10 TPS dimaksud masing-masing adalah 1.479 suara dan 1.654 suara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5.387 pemilih.

Sedangkan perolehan suara di 15 TPS tersebut untuk Paslon 3 adalah 1.068 suara dan Paslon 2 ialah 3.845 suara dengan jumlah DPT sebanyak 8.214 suara.

Dengan demikian, apabila DPT dari 10 TPS dan 15 TPS itu dijumlahkan mencapai 13.601 suara, maka menurut Pemohon, jumlah itu signifikan dapat mempengaruhi perubahan perolehan suara masing-masing paslon.

Sebab, selisih perolehan suara Pemohon (Paslon 3) dan Pihak Terkait (Paslon 2) hanya 1.086 suara dan itu juga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara KPU Jeneponto perolehan suara masing-masing paslon, yaitu Paslon nomor urut 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu meraih 7.141 suara.

Sementara Paslon nomor urut 2 Paris Yasir-Islam Iskandar meraih 89.147 suara, sedangkan Paslon nomor urut 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby meraih sebanyak 88.083 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 27.543 suara.

Namun perolehan suara yang benar menurut Pemohon seharusnya adalah Paslon 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu 6.856 suara, Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar 83.657 suara, Paslon 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby 85.547 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 26.119 suara.

Perolehan suara itu didapatkan jika perolehan suara masing-masing paslon di 25 TPS (10 TPS dan 15 TPS) tersebut dinyatakan nol.

Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto pertanggal 8 Desember 2024 dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu Paslon 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu 6.856 suara, Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar 83.657 suara, Paslon 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby 85.547 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 26.119 suara. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada KPU Jeneponto untuk melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS yang didalilkan Pemohon.

Navigasi pos