Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi NasDem, Jufri Pabe, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar diminta tidak lagi menunda penyelesaian 1.887 rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Desakan ini disuarakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi NasDem, Jufri Pabe, yang menilai akumulasi temuan BPK sebagai lambatnya pemerintah dalam menjalankan prinsip dasar akuntabilitas publik.
“Dari total 1.887 rekomendasi, sebanyak 1.845 merupakan temuan lama yang belum juga ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar tumpukan angka, ini cerminan kegagalan sistemik. Jangan biarkan ini jadi tradisi,” kata Jufri, Rabu (03/07).
BPK dalam audit awal Januari 2025 juga menemukan 42 temuan baru yang menunjukkan masih berlangsungnya kelemahan pada sistem keuangan daerah.
Temuan tersebut mencakup piutang PAD yang tidak tertagih, lemahnya pengawasan proyek, hingga kekacauan dalam legalitas dan inventarisasi aset daerah.
“BPK sudah menyampaikan dengan terang: masalah ada di PAD, di proyek, di aset, di kas daerah, dan di SDM keuangan. Kita butuh aksi, bukan lagi klarifikasi,” tegas Jufri.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran 2024, Pemkot Makassar mencatat penyerapan belanja daerah sebesar 80,67% atau Rp4,26 triliun dari total anggaran Rp5,29 triliun. Namun, Jufri menilai capaian ini bersifat semu karena tidak mencerminkan efektivitas di sektor pembangunan.
“Laporan itu memang menunjukkan roda pemerintahan berputar. Tapi kita harus jujur: yang jalan hanya urusan rutin,” ungkapnya.
Ia merujuk pada rincian realisasi yang menunjukkan belanja operasi terserap sangat tinggi, diantarnya belanja pegawai 91,97%, belanja barang dan jasa 87,85%, belanja hibah 94,22%.
Sementara itu, belanja modal hanya mencapai 54,10%, atau sekitar Rp735 miliar dari Rp1,36 triliun yang dianggarkan. Angka ini disebut Jufri sebagai sinyal kegagalan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan fisik yang dibutuhkan rakyat.
“Kalau belanja modal hanya separuh, itu artinya pembangunan setengah hati. Warga tidak butuh rapat, mereka butuh jalan, sekolah, puskesmas, drainase yang selesai,” tegasnya.
Jufri secara khusus menyoroti dampak dari serapan belanja modal yang rendah terhadap dunia pendidikan. Ia menyebut belum adanya transparansi dari Dinas Pendidikan mengenai berapa dari total belanja modal yang benar-benar dialokasikan untuk membangun atau merehabilitasi fasilitas sekolah.
“Kami belum menerima data berapa gedung sekolah yang dibangun atau direhab. Padahal sekolah-sekolah ini sudah sangat mendesak. Apa kendalanya? Lelang? Perencanaan? SDM? Atau memang tidak ada kemauan?” tanya Jufri.
Ia juga menekankan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam dan akan membuka rapat evaluasi terbuka untuk mengungkap proyek pendidikan mana saja yang mangkrak pada 2024.
Desakan lainnya, Jufri meminta Pemkot Makassar untuk segera menerbitkan daftar temuan BPK yang belum ditindaklanjuti, lengkap dengan penjelasan status dan kendala penyelesaiannya. Menurutnya, publik berhak tahu masalah apa yang tertunda dan siapa yang bertanggung jawab.
“Kalau kita tidak tahu masalahnya, bagaimana mau selesai? Jangan biarkan 1.845 temuan itu jadi bangkai birokrasi yang kita sembunyikan tiap tahun,” katanya.
Sebagai bagian dari solusi, Jufri mendesak Pemkot untuk memperkuat sistem perencanaan proyek dari awal, mempercepat proses lelang, dan membenahi koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Selain itu, ia menyarankan pelibatan masyarakat dan orang tua siswa dalam pengawasan proyek sekolah.
“Sekarang sudah zamannya partisipatif. Libatkan masyarakat dalam pengawasan. Kalau proyek dikerjakan asal-asalan, warga bisa langsung laporkan. Kita butuh jaminan mutu, bukan janji,” ujarnya.
Dengan akumulasi temuan sebesar 1.887 butir rekomendasi, DPRD menegaskan bahwa tugas Pemkot Makassar bukan sekadar menutupi angka, tapi memulihkan kepercayaan publik yang mulai terkikis.
“Audit bukan formalitas. Itu cermin. Kalau tiap tahun kita lihat cermin yang sama tapi tak juga membersihkan noda, artinya bukan tak tahu, tapi tak mau. Dan itu harus kita ubah,” tutup Jufri.
