Anggota Fraksi PPP, Fasruddin Rusli, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar menyampaikan serangkaian kritik dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Makassar dalam agenda pembahasan pelaksanaan program pembangunan.
Fraksi PPP meminta Pemkot untuk lebih cermat dalam pengelolaan keuangan, perbaikan infrastruktur, serta penguatan komunikasi antarlembaga.
Anggota Fraksi PPP, Fasruddin Rusli, menyuarakan kekhawatiran terhadap sejumlah aspek fundamental yang dinilai masih belum maksimal. Ia menyoroti lemahnya pengendalian belanja daerah dan ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi program.
“Kami meminta Pemerintah Kota Makassar agar lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan belanja keuangan daerah. Selain itu, perlu peningkatan kualitas kinerja OPD dan SKPD agar program-program prioritas dapat berjalan dengan optimal,” ujar Acil nama karibnya, Kamis (03/07).
Selain itu, salah satu persoalan utama yang disorot PPP adalah persoalan infrastruktur, terutama sistem drainase. Ia menilai bahwa penanganan saluran air belum dilakukan secara menyeluruh, yang mengakibatkan genangan air masih menjadi pemandangan rutin di sejumlah titik saat hujan turun.
“Penanganan infrastruktur jalan dan drainase belum maksimal. Sistem drainase belum terintegrasi secara utuh. Ketika musim hujan datang dengan intensitas tinggi, masih terdapat genangan air di beberapa titik rawan. Ini harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya rehabilitasi dan pembenahan saluran air di kawasan rawan banjir untuk meminimalisir dampak genangan yang kerap mengganggu aktivitas warga serta merusak fasilitas umum.
Tak hanya itu, Acil juga mendorong Pemkot Makassar untuk menjaga keterbukaan dan komunikasi aktif dengan DPRD, khususnya dalam hal refocusing anggaran.
Menurutnya, transparansi dalam kebijakan pengalihan anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan legislatif.
“Pemkot harus selalu melaporkan secara terbuka kepada DPRD setiap proses refocusing anggaran. Ini bukan hanya soal administratif, tapi tentang menjaga kemitraan dan sinergitas dalam membangun kota,” ujarnya.
Fraksi PPP juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan signifikan di beberapa pos strategis.
Ia menyebut bahwa target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024 tidak tercapai secara optimal, dan hal ini perlu dievaluasi menyeluruh agar tak berdampak pada pembiayaan program tahun berjalan.
Fasruddin menyebut realisasi Pajak Daerah hanya mencapai Rp1,41 triliun, jauh dari target Rp1,73 triliun, atau hanya 81,61 persen.
Kemudian, retribusi daerah juga merosot tajam, dengan realisasi hanya Rp55,57 miliar dari target Rp96,69 miliar, atau 57,48 persen.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang hanya terealisasi sebesar Rp26,62 miliar, dari target Rp88,26 miliar, atau sekitar 30,17 persen.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah indikator kinerja yang harus ditindaklanjuti secara serius. Perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pemungutan, pengelolaan, serta strategi peningkatan PAD ke depan,” imbuh Fasruddin.
Fraksi PPP berharap ada penguatan manajemen fiskal, perbaikan infrastruktur, dan sinergitas antar-lembaga, meski begitu Ia optimistis Pemkot Makassar mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap masukan ini tidak hanya didengar, tapi benar-benar menjadi bahan evaluasi yang ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota,” pungkasnya.
